Pasuruan, Kota Kolonial?

                Menurut Purnawan, Kota kolonial adalah kota-kota yang tumbuh berbarengan dengan munculnya kolonialisme Eropa di negara-negara Dunia Ketiga, terutama di Asia dan Afrika (Purnawan ;2012). Lebih lanjut lagi, kota kolonial adalah kota yang dikembangkan oleh para pendatang dari Eropa di tempat-tempat baru yang mereka datangi.[1] Membahas kota kolonial, di Jawa timur, setelah adanya kebijakan Desentralisatie Wet tahun 1903, berdampak munculnya kota-kota-kota kolonial. Salah satunya Pasuruan yang menjadi Kota dengan pemerintahan kota kolonial-nya.

                Menurut D.R. Nurhajarini dalam Jurnalnya, menuliskan bahwa pasuruan mendapatkan status Gemeente (stingkat kota madya) pada tahun 1916.[2] Bukti yang disodorkan oleh Nurhajarini mengenai status Gemeente pasuruan adalah Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 320. Bisa diasumsikan bahwa Kota Pasuruan termasuk ke dalam kota Kolonial. Dilihat dari kriteria yang disampaikan berikut ini penulis dapat mengategorikan ke dalam kota kolonial.

                Menurut McGee yang dikutip oleh Purnawan, setidaknya ada ciri kota disebut sebagi kota kolonial. Pertama, permukiman sudah stabil. Kedua, terdapat Garnisun dan permukiman pedagang yang merupakan tempat kontak dagang. Ketiga, tempat penguasa-penguasa menyelenggarakan perjanjian dagang dengan penguasa-penguasa pribumi. Tambahnya, menurut Purnawan ciri penting dari kota kolonial adalah lokasinya di dekat laut atau sungai, karena pendatang eropa butuh media transportasi untuk perdagangan.

                Menurut kriteria tersebut kota pasuruan dapat dikategorikan sebagai kota kolonial. Dari sisi geografisnya, Kota pasuruan memiliki pelabuhan yang sudah ramai sebelum datangnya orang eropa ke Hindia.[3]Perdagangan yang beragsung di Pasuruan terjadi antara orang-orang Cina, Mandar, Bawean, Bugis, Sumbawa, dan Madura. Pelabuhan yang ramai ini juga salah satu unsur yang menjadikan Pasuruan pantas disandangi status Gemeente.

                Pasuruan yang sebelumnya menyandang status ibukota karesidenan, menjadikan pasuruan sebagai pusat pemerintahan. Selain sebagai pusat pemerintahan, Pasuruan juga menjadi salah satu daerah perkebunan Gula. Hal ini mendorong orang-orang eropa untuk menempati pasuruan dan menjadikannya sebagai kota kolonial.

                Dilihat dari aspek Ekonomi, Kota pasuruan kota pasuruan sudah berpegang pada sektor non-agraris. Keuangan kota sebagian besar didapat dari sektor pajak, meeliputi pajak pasar, rumahsakit, perumahan dll. Selain itu, aktivitas pemerintah kota dalam hal perekonomian ditopang oleh tenaga ahli dengan Oppas kantor dan Kashouder.[4] Sistem administrasi modern ini mencerminkan kota pasuruan sudah menjelma sebagai kota kolonial yang maju.

                Tidak ketinggalan sisi perumahan dan kesehatan, kotapraja memperhatikan aspek perumahan dengan memberikan dana yang cukup besar. Kebersihan kota turut diperhatikan dalam mengelola kota, hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada penduduk. Selain itu, lebih tepatnya untuk memberikan hunian yang sehat, terutama terhindar dari penyakit malaria.

                Terakhir, dalam pengelolaan administratif, Kota pasuruan sudah memenuhi kategori sebagai Kota Kolonial dengan adanya sistem pemerintahan modern. Adanya Gemeenteraad, dan Geweest, yang menaungi wilayah Gemeente Pasuruan. Lengkaplah sudah, dari aspek ekonomi, Politik Pasuruan dapatlah menyandang status Gemeente (Kota Praja) Pasuruan, dan disebut sebagai Kota Kolonial.

---

`[1] Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah kota, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 84

[2] Lebih tepatnya, pada tanggal 1 Juli Pasuruan resmi mejadi Gemeente. D.R. Nurhajarini, Gemeente Pasuruan 1918-1942, (Yogyakarta: Jurnal Jantra, 2010) hlm. 819-831

[3] Ibid, hlm. 820

[4] Ibid, hlm. 824