Tinjauan Pustaka (Gemeente Pasuruan
: 1916-1942)
Penelitian mengenai
Kebijakan-kebijakan ekonomi kota sudah banyak dikaji, terutama oleh peneliti
ekonomi. Dalam teori ekonomi, analisis mengenai kebijakan ekonomi kota
(pemerintah kota) masuk dalam ranah teori ekonomi baru, yang sering disebut
sebagai Ekonomi Makro. Kajian mengenai ekonomi makro (keynesian)[1],
berkembang ketika disadarinya pembangunan ekonomi sektor riil (ekonomi klasik) tidak
dapat diandalkan. Terbukti pada saat represi (1919-1921), dan depresi (1930)
ekonomi yang melanda dunia, kegoncangan ekonomi terjadi.[2] Hal
inilah yang melatarbelakangi adanya suatu kajian tentang analisis-analisis
ekonomi makro (moneter).
Penelitian mengenai ekonomi makro
tidak banyak diminati oleh sejarawan. Bahkan, Thee Kian Wiee dalam pengantarnya di buku Sejarah Ekonomi Indonesia membutuhkan dua kepiawaian dalam meneliti
sejarah ekonomi. Pertama, ketelitian seorang ekonom, sekaligus keprofesionalan
seorang sejarawan.[3]
Karena membutuhkan usaha yang lebih, kajian bidang ekonomi –apalagi makro,
moneter- menjadi kurang diminati. Beberapa buku sejarah ekonomi yang penulis
temukan sudah terbit dalam waktu yang lama, yang pastinya sudah membutuhkan tinjauan
penelitian lebih lanjut.
Beberapa buku mengenai sejarah
ekonomi makro yang ditemukan sejauh ini diantaranya. Pertama Sejarah Ekonomi Indonesia, kedua Sejarah
Ekonomi Modern Indonesia, dan yang paling baru adalah Ekonomi Indonesia : 1800-2010. Penelitian dalam bentuk jurnal maupun
tugas akhir studi beberapa diantaranya tidak membahas secara luas. Spasial yang
dipilih meliputi wilayah yang kecil, dan lingkup kajian ekonominya masih
menggunakan teori klasik (ekonomi mikro). Misalnya yang mengispirasi penulis, Gemeente Surabaya 1906-1942[4],
Pemerintah kota pasuruan 1916-1934[5],
dan beberapa penelitian lain yang sejenis. Jurnal juga dipakai oleh penulis
sebagai untuk melengkapi peneletian terbaru yang sudah dilakukan, bernama
JANTRA dengan judul penelitian Gemeente Pasuruan 1916-1942.[6]
Penulis yang menetapkan kajian
terhadap kebijakan-kebijakan Gemeente Pauruan tahun 1916-1942 perlu membawa
alat analisis ekonomi makro dan Metode penelitian sejarah. Ada beberapa kajian
yang menjadi rujukan utama penulis salah satunya buku Sejarah Ekonomi Indonesia, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, dan Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan
Daerah. Selain itu penulis juga mengambil beberapa aspek kesamaan dari
penelitan tentang Gemeente yang sudah ada.
Buku sejarah ekonomi Indonesia, membahas beberapa permasalahan ekonomi
di Indonesia, ada satu yang merujuk langsung kepada kebijakan pemerintah
sebagai fokus penelitiannya. G.H.A Prince sala seorang penulis dari buku
tersebut, dalam artikelnya Kebijakan
Ekonomi di Indonesia, 1900-1942 mengurai kebijakan-kebijakan yang ditempuh
pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Secara general Prince memusatkan perhatian penelitannya terhadap lima topik dalam
menganalisis kebijakan ekonomi. (1) Kebijakan Kesejahteraan, (2) Masalah Beras,
(3) Industrialisasi subtitusi Impor (4) Depresi 1919-1921, (5) Krisis 1930-an.[7]
Kelima aspek diatas dipilih
karena menurutnya, Kelima topik itulah yang cenderung membuat pemerintah
mengambil posisi yang jelas dan melakukan intervensi dalam pemerintahan. Prince
dalam artikelnya menganalisis pada abad ke-20 saja, ketika Pemerintah kolonial
sudah punya hak Privilages dalam mengambil kebijakan.[8]
Hal ini tentunya dikarenakan pada masa itu, Pemerintah kolonial merasa perlu
untuk ikut menentukan kebijakan ekonomi.
Jika penelitian di atas masih
membahas perkonomian secara general dan lingkup spasial yang luas, penulis
merujuk kepada karangan Sadono Sukirno berjudul Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Sukirno dalam
bukunya menjelaskan menngenai permasalah pembangunan (ekonomi) di daerah yang
pasti membutuhkan treatment berbeda
dengan nasional. Menurutnya, aspek-aspek dasar yang dibutuhkan dalam
menganalisis ekonomi regioal adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan
ekonomi secara regional.[9]
Hal ini diperjelas lagi, kebijakan-kebijkan pemerintah yang sepatutnya
diterapkan turut dikaji dalam faktor-faktor pertumbuhan ekonomi regional.[10] Perangkat
analisis ekonomi regional dari Sukirno dibutuhkan oleh penulis dalam menganalisis
faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dan implikasi dari kebijakan ekonomi yang
diterapkan.
Gambaran cukup jelas mengenai Periodisasi
ekonomi dan perangkat-peangkat yang harus dipersiapkan dalam penelitian Sejarah
Ekonomi regional. Ada juga penelitian kecil yang menurut penulis perlu
dikembangkan lagi. Penelitian dari D.R. Nurhajarini membutuhkan banyak penjelas
dan kritik yang mendalam, pasalnya dalam membahas Gemeente Pasuruan dengan kurun
waktu yang lama hanya menghasilkan 11 halaman. Tentunya, hasil penelitian ini
hanya mencakup Gemeente Pasuruan secara umum, isi dari penelitian tersebut
meliputi seluruh aspek kehidupan yang dibahas secara ringkas.
Dari beberapa Kajian yang sudah
ada, penulis perlu memberikan perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya. Dari penelitian yang general, Sejarah Ekonomi Indonesia
dan Sejarah Ekonomi Modern Indonesia perlu diberikan penjelasan yang mendalam
terhadap regional-regional tertentu yang signifikan. Penelitian ini berangka
dari kajian umum mengenai perekonomian Indonesia, yang kemudian dikerucutkan ke
wilayah yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperdalam kajian mengenai
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh Gemeente Pasuruan.
Seperti yang sudah disinggung
diatas, bahwa penelitian sejarah ekonomi membutuhkan piranti analisis dari ilmu
ekonomi. Ilmu ekonomi yang dibutuhkan disini adalah teori ekonomi makro yang
berdasarkan lingkup Regional. Maka penulis merujuk pada Sukirno, yang
memberikan penjelasan mengenai kerangka analisis yang dibutuhkan untuk meneliti
ekonomi regional. Sukirno hanya sampai pada tahap teori, belum sampai pada
tahap penjelasan (narasi, interpretasi) keadaan ekonomi di tiap-tiap regional. Dari
segi ini, penelitian penulis sudah berbeda dengan peelitian Sukirno.
Terakhir, Penelitian dari D.R
Nurhajarini yang hampir sama dengan penelitian penulis. Namun perlu
digarisbawahi disini, bahwa penelitian yang dilakukan hanya sebatas pembahasan
umum. Aspek-aspek dari Gemeente Pasuruan dibahs semua tetapi hanya disinggung
sedikit. Perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa aspek dari Gemeente
Pasuruan membuat penulis mengambil topik Kebijakan ekonomi dari Gemeente
Pasuruan. Alat analisis yang sudah ada, digunakan dalam menganalisi
perkembangan, faktor-faktor yang berpangruh, dan implikasi dari Kebijakan
ekonomi Gemeente Pasuruan.
[1] Analisis
ekonomi berdasarkan kebijakan moneter pemerintah, diusung oleh John Maynard
Keynes
[2] Booth.
Anne, Sejarah Ekonomi Indonesia, (LP3ES,
Jakarta, 1988), hlm. vii
[3] Thee
Kian Wiee, Sejarah Ekonomi Indonesia, (LP3ES,
Jakarta, 1988), hlm. 2
[4] Skripsi
mahasiswa sejarah unair
[5] Skripsi mahasiswa
sejarah UM
[6] D.R.
Nurhajarini, Gemeente Pasuruan 1916-1942,
Jurnal JANTRA Vol. 5 No. 10, hlm. 819-830
[7] Prince.
Ge, Kebijakan Ekonomi di Indonesia 1900-1942, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, (LP3ES, Jakarta ; 2000), hlm. 226
[8] Ibid.,
hlm. 227
[9] Sadono
Sukirno, Beberapa Aspek dalam Persoalan
Pembangunan Daerah, (LPFE UI, Jakarta ; 1985), hlm. 6
[10] Ibid.,
hlm. 8
0 komentar: