INVENTARIS HOGE REGERING TENTANG PEMERINTAHAN KOTA BATAVIA DI MASA VOC

Oleh : Dwi Nurmaningsih (Arsiparis)

Banjir besar tahun 2002 yang menimpa kota Jakarta terulang kembali di tahun 2007.

Ada apa dengan kota Jakarta. Perlukah pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Jonggol (Bogor) atau ke Provinsi Sumatra Selatan (Palembang). Kesalahan tata kota dan ketersediaan daerah kantong-kantong penghijauan untuk resapan air dianggap menjadi penyebab utama masalah yang sangat serius ini. Untuk mengetahui

Jakarta/Batavia sebagai pusat pemerintahan di masa lampau dapat ditelusuri pada arsip

Hoge Regering.

VOC dibentuk   tahun 1602 dengan nama Verenigde Oostindische Compagnie yang merupakan penyatuan berbagai kamar dagang besar di Belanda. Proses penyatuan didukung oleh pemerintah Belanda, khususnya Staten Generaal. Upaya tersebut dilaksanakan dalam situasi Belanda berperang dengan Spanyol, karena diharapkan VOC bisa menyaingi kepentingan dagang Portugis dan Spanyol.

Organisasi  VOC  di  negeri  Belanda  ditetapkan  oleh  Staten  Generaal  melalui sebuah dokumen resmi (octrooi). Dalam ketentuan tersebut dimuat susunan organisasi VOC di dalam negeri Belanda, sedangkan organisasi yang berada di seberang lautan (overzee) tidak ditentukan sama sekali. Hal ini disebabkan sejak awal tidak terpikirkan untuk menguasai daerah-daerah tersebut.

Masalah  monopoli    ditetapkan  pula  dalam octrooi,  karena  VOC  adalah  satu- satunya badan yang boleh mengirimkan kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan. Dalam melaksanakan aktivitasnya VOC mengalami beberapa perubahan, khususnya menyangkut: (1) adanya monopoli rempah-rempah; (2) perkembangan perdagangan di Asia; (3) perkembangan kekuasaan wilayah terutama di Jawa dan Ceylon; (3) pertumbuhan yang pesat di Asia dan Eropa pada abad ke-18.

BATAVIA SEBAGAI PUSAT ADMINISTRASI

Seluruh kantor VOC di Asia (termasuk yang berada di Cape of Good Hope) berkantor pusat di Batavia. Pada waktu yang bersamaan Batavia adalah tempat terpenting dan  untuk  beberapa  waktu  selama  abad  ke-17,  menjadi  satu-satunya  pelabuhan kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  ke  dan  dari  Eropa.  Komunikasi  diantara  para direktur di Batavia dengan berbagai kantor dagang lain selalu dilakukan secara intensif terutama oleh Gubernur Jendral dan dewan serta kelengkapan administrasi lainnya

Ada beberapa pengecualian dalam kebijakan VOC, yaitu   Kantor dagang yang berada di Gamron (Persia) dan beberapa kantor lain di India melakukan korespondensi dengan para direktur di negeri induk melalui darat. Dengan berdirinya  kantor di Cape of Good Hope, masih ada banyak perubahan dalam korespondensi antara para administratur dengan  para  direktur  di  Batavia,  antara  lain  surat  menyurat  secara  langsung  antara direktur dengan beberapa kantor dagang lain tanpa melalui Batavia.

Gubernur Jendral dan dewan melihat bahwa perdagangan yang mengabaikan Batavia merupakan sebuah ancaman serius bagi posisi mereka. Oleh karena itu penguasa di Batavia merasa puas ketika tahun 1636 para direktur perdagangan di Coromandel, Surat dan Gamron   --yang pada kenyataannya sudah dimulai sejak sebelum Batavia didirikan—   pada tahun 1665 harus menghentikan perannya dengan melihat kenyataan bahwa  VOC  menjadikan  Ceylon  sebagai  pelabuhan  yang  sama  dengan  Batavia khususnya untuk pelayaran kembali pulang.

Jalur pelayaran dan korespondensi langsung antara negeri induk dengan kantor- kantor dagang di India ternyata tidak merubah posisi Batavia sebagai kantor pusat VOC di Asia. Batavia tetap menjadi pusat administrasi dan pembukuan. Lebih jauh lagi, Gubernur Jendral dan dewan menggandakan semua berkas korespondensi yang terjadi antara kantor-kantor dagang yang berada di bawah VOC dengan direktur-direktur di negeri Belanda termasuk dengan Ceylon, Canton dan Bengal. Arsip-arsip ini hingga sekarang masih dapat ditemukan disini (Jakarta) dan juga di Belanda.

Tugas  utama  Batavia  dalam perdagangan  di  Asia  adalah  membuat  semuanya menjadi jelas, tidak hanya dalam masalah administrasi, namun juga  menunjukkan sebuah administrasi  personil     yang  sama  bagusnya.  Kantor  pembayaran  mempekerjakan sejumlah orang untuk mengurus seluruh perdagangan di Asia dan untuk kepentingan ini,

setiap kantor wajib mengirimkan informasi. Setelah tahun 1689 sebuah kopi berkas berisi daftar lengkap pegawai VOC di Asia setiap tahun dikirim ke negeri induk.

Batavia juga menjadi kedudukan Raad van Justitie yang memegang kendali dalam masalah hukum bagi pejabat-pejabat VOC. Pimpinan lembaga ini juga anggota Raad van Indie. Lebih jauh lagi,   ketujuh anggota dewan ini diangkat oleh Heren XVII, sebuah kenyataan bahwa hal ini tidak mampu mencegah berbagai konflik dengan Gubernur Jendral dan dewan.

Agar   bisa   memainkan   peran   dalam   jalur   maritim,   Batavia   diwajibkan menyediakan infrastruktur seperti: galangan kapal, gudang, pekerja dan lain sebagainya. Tidak semua kapal baru dibangun di Batavia, namun banyak pemeliharaan dan perbaikan kapal dilaksanakan, dan berbagai fasilitas untuk menangani masalah perkapalan, yang dibangun di Pulau Onrust di bawah pengawasan equipagemeester (master of the equipage).

Untuk membangun suatu pemerintahan yang solid harus disertai dengan penataan tata kota yang baik.   Hal ini sangat disadari oleh VOC sebagai badan dagang terbesar pada masanya.   Batavia sebagai kota pelabuhan tentu denyutnya tidak boleh   terhenti akibat banjir. Collegie van het Heemraden, badan yang bertanggungjawab atas infrastruktur di Batavia dan sekitarnya, khususnya menangani bendungan, saluran air dan ikut berperan atas keberhasilan kota Batavia dalam menyalurkan derasnya air hujan ke kanal-kanal yang cukup besar dan bersih, yang sampai saat ini masih dapat kita saksikan di daerah Kota.

ARSIP  VOC

Batavia merupakan pusat perdagangan pada masa VOC, sehingga arsip VOC yang berada di ANRI merupakan koleksi terbesar diantara negara-negara tetangga yang dahulunya hanya merupakan buiten kantor seperti Jepang (Japan), Srilangka (Ceylon), Afrika Selatan (Kaap de Goede Hoop), Malaka dll. Dari sejumlah koleksi , ada sekitar 99 koleksi arsip berbahasa Belanda seperti: arsip masa VOC, masa Hindia Belanda dan arsip-asip Karesidenan yang sudah mempunyai jalan masuk baik berupa daftar arsip atau inventaris.

Volume arsip Hoge Regering (1602-1811) kurang lebih 450 meter linier.  Hoge Regering yang merupakan pemerintahan tertinggi yang lebih dikenal dengan Gubernur Jendral dan Dewan (Raad van Indie) VOC di Batavia. Khasanah asip Hoge Regering merupakan Fonds, sedangkan seriesnya meliputi notulen, resoluties, besognes, korte notulen, realia, personalia, dagregister,   Kontrak dengan raja-raja dan pangeran, korespondensi dengan Belanda dan kantor dagang VOC di luar Batavia (Lihat “Inventaris van het Archief van de Gouverneur Generaal en Raden van Indie (Hoge Regering) 1612-

1811” di Ruang Baca atau lihat juga di website www.tanap.nl)

Bibliografi

Ricklefs, H.C. (1991), Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gajah Mada University

Press.

ANRI, Administrasi VOC di Asia, Jakarta, ca. 1980

ANRI, Inventaris van het archief van de Gouverneur Generaal en Raden van Indie (Hoge

Regering), 1612-1811, Jakarta, 2002